JAKARTA, Amvindonesia.com – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tidak memangkas alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026. Desakan ini disampaikan langsung oleh sejumlah gubernur dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, mengungkapkan bahwa penurunan TKD 2026 yang signifikan telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan pemerintah daerah, terutama bagi wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Para kepala daerah menyampaikan keluh kesah mereka mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap belanja daerah dan keberlangsungan pembangunan.
“Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya,” ujar Haris usai pertemuan.
Haris mencontohkan, Provinsi Jambi mengalami pemotongan alokasi TKD dari Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun pada 2026. Pengurangan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta anggaran tunda salur. Ia khawatir kondisi ini akan mengganggu kinerja pegawai dan menghambat program pembangunan daerah.
“Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya,” tegasnya.
Senada dengan Haris, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan bahwa banyak kepala daerah yang baru dilantik sangat membutuhkan anggaran yang memadai untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka. “Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga sejalan dengan astacita Bapak Presiden,” kata Anwar.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menyampaikan keluhannya, di mana daerahnya terkena pemangkasan anggaran sekitar 25 persen dari tahun ini. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan untuk tidak memotong anggaran TKD 2026. “Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ucap Muzakir.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyoroti bahwa anggaran TKD 2026 yang telah dipangkas hanya akan cukup untuk belanja rutin, sehingga belanja untuk pembangunan infrastruktur akan sangat berkurang. Padahal, menurutnya, infrastruktur sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sherly menjelaskan, Maluku Utara mengalami potongan DBH sebesar 60 persen, sehingga total alokasi TKD 2026 turun dari Rp 10 triliun pada 2025 menjadi Rp 6,7 triliun. Secara umum, pemotongan TKD untuk provinsi berkisar antara 2-30 persen, namun beberapa pemerintah kabupaten bahkan menghadapi pemangkasan hingga 60-70 persen dari TKD 2025.
“Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” pungkas Sherly.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut alasan pemangkasan anggaran TKD 2026 adalah karena adanya penyelewengan di beberapa daerah. Namun, para gubernur berharap Kemenkeu dapat menemukan solusi terbaik agar stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah tetap terjaga.
Laporan: Jalal dan Tim
