Arsip/Dok
Jakarta, 16 Februari 2025 – Js Leo Siagian (73), mantan aktivis Eksponen Angkatan ’66, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto di Hambalang yang dinilai memuja-muji dan mengkultuskan mantan Presiden Joko Widodo. Leo Siagian menilai pidato tersebut tidak mendidik dan memalukan, khususnya mengingat janji kampanye Prabowo untuk memberantas korupsi.
Dalam pernyataan tertulisnya yang beredar luas di media sosial, Leo Siagian mempertanyakan sikap Presiden Prabowo yang menurutnya terlalu lunak terhadap pemerintahan mantan Presiden Jokowi. Leo Siagian menyoroti tingginya angka utang negara di era Jokowi, penetapan finalis juara 2 terkorup versi Organisasi Kriminal dan Korupsi yang melaporkan (OCCRP), serta banyaknya laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di berbagai sektor, termasuk Blok Medan, “Geng Solo,” PT Kereta Api, Kementerian Perhubungan, dan sejumlah kementerian serta partai politik.
“Sebagai Presiden RI, Prabowo seharusnya bisa melihat grafik utang para Presiden RI, bahkan adanya penetapan finalis juara 2 terkorup versi OCCRP juga banyaknya laporan masyarakat ke KPK tentang kasus KKN Blok Medan dan Geng Solo — juga kasus KKN Pt Kereta Api — Menteri Perhubungan maupun kasus2 KKN beberapa nama Menteri dan para Ketum Partai, dll,” tulis Leo dalam pernyataannya.
Leo mengingatkan janji Prabowo untuk mengejar koruptor hingga ke Antartika. Ia menilai pidato pujian kepada Jokowi bertentangan dengan janji tersebut dan merupakan bentuk kemunafikan. Leo Siagian menganggap pidato tersebut tidak layak disampaikan di depan publik dan disiarkan oleh stasiun televisi nasional maupun swasta.
Pernyataan Leo ini menimbulkan perdebatan di media sosial. Sebagian netizen setuju dengan kritikan Leo Siagian, sementara lainnya membela Presiden Prabowo. Pidato Presiden Prabowo di Hambalang sendiri belum mendapat tanggapan resmi dari pihak kepresidenan. Namun, pernyataan Leo ini menunjukkan bahwa pidato tersebut telah menimbulkan kontroversi di kalangan publik. (LS)
