Foto/Dok.Ist
Doha, 5 Maret 2025 – Konflik Palestina-Israel pasca 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 48.000 kematian, lebih dari 110.000 luka-luka, dan lebih dari 2 juta pengungsi di Gaza, menjadikannya konflik paling berdarah di Timur Tengah dalam 20 tahun terakhir. Meskipun gencatan senjata memberikan secercah harapan, pernyataan Presiden AS mengenai “pengosongan Gaza,” “pengendalian AS atas Gaza,” “kepemilikan jangka panjang,” dan “pengembangan ekonomi” menciptakan hambatan baru dan besar bagi rekonstruksi Gaza.
Duta Besar Tiongkok untuk Qatar, Tsau Hsiao Lin, dalam artikelnya di Al Jazeera, menegaskan bahwa AS merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas berlanjutnya konflik tanpa solusi. AS telah memberikan setidaknya $17,9 miliar bantuan militer kepada Israel dalam satu tahun konflik, menurut laporan dari Universitas Brown. Lebih lanjut, AS mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghentikan pendanaan UNRWA pada 4 Februari, namun mengumumkan rencana penjualan senjata senilai $7,4 miliar kepada Israel pada 7 Februari, menunjukkan prioritas yang kontras.
Tsau Hsiao Lin berpendapat bahwa tanpa dukungan militer AS yang tak henti-hentinya kepada Israel, dan penggunaan hak veto berulang di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah gencatan senjata di Gaza, Gaza tidak akan menjadi “neraka di bumi”. Pernyataan Presiden AS tentang “pengosongan Gaza” dan “pengendalian AS atas Gaza” menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap rakyat Palestina. Pengendalian AS atas Gaza mengancam perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Gaza adalah tanah air rakyat Palestina dan bagian integral dari wilayah Palestina, bukan “sebidang tanah besar” yang dapat dijual, dan tidak boleh menjadi korban politik internasional.
Pengambilalihan Gaza oleh AS dan penggusuran paksa penduduk akan merupakan perampasan hak-hak Palestina yang ilegal, pelanggaran serius terhadap kedaulatan Palestina, dan penghancuran hukum internasional dan tatanan internasional. Hal ini akan memperburuk konflik dan menyebabkan kemunduran historis dalam proses perdamaian. Puluhan pelapor khusus HAM PBB telah mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk proposal AS tersebut.
Tsau Hsiao Lin menekankan bahwa solusi untuk masalah Palestina membutuhkan komitmen terhadap keadilan dan keadilan. Keadilan sejarah yang dialami rakyat Palestina tidak dapat berlanjut tanpa batas, dan hak-hak nasional yang sah tidak dapat dinegosiasikan. Aspirasi untuk mendirikan negara merdeka tidak dapat ditolak. Komunitas internasional, khususnya negara-negara besar, harus bekerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan berkontribusi pada rekonstruksi Gaza, bukan memperburuk situasi. Solusi untuk masalah Palestina harus menghormati konsensus negara-negara Arab, bukan memaksakan apa yang disebut “rencana pengosongan Gaza” yang tidak masuk akal, tidak etis, dan tidak adil.
Tiongkok, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan terus memainkan peran positif dalam mendorong penyelesaian masalah Palestina, mendukung hak-hak nasional yang sah rakyat Palestina, dan mendukung penerapan penuh gencatan senjata. Tiongkok mendukung “pemerintahan Palestina oleh Palestina,” menolak penggusuran paksa penduduk Gaza, dan mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar utama.
Disadur dari media AlJAZEERA oleh: Toguh
