Ilustrasi Dualisme/Khusus
Denpasar, Bali – Gejolak internal Sangha Mahayana Indonesia (SMI) mencapai titik puncak. Ketua Umum SMI, Dr. Rahib Jimmu Goh Mahasthavira Gunabadra, secara terbuka mempertanyakan sikap Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) terkait dugaan pembiaran dualisme kepemimpinan di dalam organisasi tersebut. Pernyataan keras ini dilontarkan di tengah kekhawatiran akan semakin melebarnya perpecahan internal yang berpotensi mengganggu harmoni umat Buddha di Indonesia.
Dr. Rahib Jimmu Goh Mahasthavira Gunabadra menegaskan kepada awak media, Minggu (12/7/2025) bahwa keberadaan dua kepemimpinan di SMI menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di kalangan anggota. Ia mendesak Dirjen Bimas Buddha Kemenag RI untuk mengambil tindakan tegas dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenag RI yang diberikan kepada kelompok SMI yang tidak berbadan hukum. Menurutnya, langkah tersebut krusial untuk mencegah perpecahan yang semakin dalam dan merugikan seluruh umat Buddha.
“Keberadaan SK Kemenag RI untuk SMI yang tidak berbadan hukum justru memperparah situasi. Ini ibarat memberikan legitimasi kepada kelompok yang memecah belah persatuan umat,” tegas Dr. Rahib Jimmu Goh Mahasthavira Gunabadra
Ia menambahkan bahwa dualisme kepemimpinan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari konflik internal, hingga potensi penyalahgunaan wewenang dan dana organisasi. Kondisi ini, menurutnya, sangat merugikan perkembangan dan kemajuan agama Buddha di Indonesia.
Pihak Kemenag RI hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan keras Ketua Umum SMI tersebut. Namun, desakan pencabutan SK Kemenag RI kepada SMI yang tidak berbadan hukum ini telah menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan regulasi organisasi keagamaan di Indonesia. Publik menantikan langkah konkret Kemenag RI untuk menyelesaikan polemik ini dan menjaga keharmonisan umat Buddha. Kejelasan dan transparansi dari Kemenag RI sangat diharapkan untuk mencegah meluasnya perpecahan dan menjaga persatuan umat. (Tim Redaksi)
