Foto suasana aksi
Jakarta, Laporan Khusus – Gelombang intoleransi yang semakin mengkhawatirkan dan aksi persekusi terhadap rumah ibadah di berbagai pelosok negeri telah memicu kemarahan dan keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat. Aliansi Masyarakat Anti Intoleransi Indonesia (AMAII) dengan tegas menyatakan bahwa tindakan intoleransi adalah ancaman nyata bagi persatuan bangsa dan pelanggaran berat terhadap konstitusi negara.
Dalam aksi damai yang dimulai dari gedung Sarinah dan berakhir di kawasan Patung Kuda Monas, Rabu (13/8/2025) ribuan peserta aksi dari berbagai organisasi masyarakat sipil membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara motor sebagai simbol persatuan dan semangat nasionalisme. Orasi-orasi berapi-api dari para tokoh lintas agama dan aktivis HAM menggema di atas mobil komando, menyerukan kepada pemerintah untuk bertindak tegas melawan intoleransi.
AMAII menuntut Presiden Prabowo untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, termasuk mencabut SKB 2 Menteri yang dianggap menjadi celah bagi tindakan intoleransi, membentuk Undang-Undang Pemberantasan Intoleransi, dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Intoleransi. Selain itu, AMAII juga mendesak Presiden untuk mencopot Menteri HAM dan memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas Kapolda dan Kapolres yang gagal menjamin keamanan umat beragama.
Perwakilan AMAII yang terdiri dari lima orang telah diterima oleh Menkopolhukam untuk menyampaikan aspirasi mereka. AMAII berharap pemerintah dapat segera merespons tuntutan ini demi terwujudnya Indonesia yang toleran, inklusif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Aksi damai ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme (GPMP), Horas Bangso Batak (HBB), Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) Indonesia, Seknas Indonesia Maju, dan berbagai organisasi lainnya. AMAII berkomitmen untuk terus berjuang melawan intoleransi dan menjaga keutuhan NKRI.
Laporan: Gus Soleh & Tim
