Penulis:
Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.
Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Peneliti dan Analis Komunikasi Politik. Jakarta. 09 September 2024.
Jakarta, 28 September 2025 – Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomik mengadakan diskusi menarik tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan membandingkan keberhasilan program serupa di Tiongkok. Diskusi ini melibatkan berbagai ahli, termasuk pengamat kebijakan publik, pakar hukum, dan pengusaha.
Studi Kasus: Keberhasilan Program di Tiongkok
Program MBG di Tiongkok, dikenal sebagai National Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students (NNIPRCES), menjadi acuan utama. Program ini dinilai berhasil karena beberapa faktor kunci:
1. Komitmen Politik dan Kebijakan Nasional: Prioritas utama pemerintah dengan dukungan regulasi dan anggaran yang konsisten.
2. Pendanaan Terstruktur dan Berkelanjutan: Kombinasi pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah, dengan mekanisme transfer fiskal.
3. Manajemen Desentralisasi: Pemerintah pusat menetapkan standar umum, sementara pelaksanaan diserahkan kepada pemerintah daerah dan sekolah.
4. Standar Gizi dan Menu: Menu dirancang sesuai standar gizi nasional dengan melibatkan pakar gizi, lembaga kesehatan, dan akademisi.
5. Integrasi dengan Program Pendidikan dan Kesehatan: Program MBG terintegrasi dengan pemeriksaan gizi, kesehatan mulut, dan edukasi gizi.
6. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua: Melibatkan orang tua, komunitas, dan organisasi sosial dalam pengawasan mutu.
7. Efek Multiplier Ekonomi: Pembelian bahan makanan dari petani lokal meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
8. Sistem Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Monitoring berbasis data dan inspeksi mendadak untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Tantangan dan Solusi di Indonesia
Implementasi MBG di Indonesia menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi:
- Sasaran yang Tepat: Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk memprioritaskan penerima manfaat.
- Pendanaan: Skema pembiayaan berlapis dengan kontribusi pemerintah daerah.
- Standar Umum: Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menetapkan standar umum yang terdesentralisasi.
- Integrasi Program: MBG perlu diintegrasikan dengan program kesehatan sekolah.
- Partisipasi Masyarakat: Pengawasan berbasis komunitas perlu diperkuat.
- Evaluasi: Mekanisme evaluasi berkelanjutan berbasis data diperlukan untuk menilai efektivitas program.
Tinjauan dari Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomik
Ketua Lembaga Pemikiran Strategik Prabowonomik, Tommy Nicson JT, menyoroti dampak positif yang telah dicapai, termasuk peningkatan kesejahteraan petani lokal dan penciptaan lapangan kerja. Ia menyarankan fleksibilitas menu sesuai kearifan lokal, keamanan pangan yang ketat, dan strategi komunikasi publik yang efektif.
Kesimpulan
Program MBG adalah investasi penting untuk generasi masa depan Indonesia. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi, memperkuat transparansi pendanaan, melibatkan ahli gizi dan masyarakat lokal, serta memastikan pengawasan yang berkesinambungan.
